“Dalam setiap Pemilu, orang memilih berdasarkan persepsi. Sayangnya, persepsi bisa diubah, bisa diarahkan ke arah tertentu,” ujar Direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JA dalam sebuah diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu. Alat untuk mengarahkan persepsi publik, bisa melalui media massa, bahkan bisa pula melalui rayuan uang, lajim disebut “serangan subuh.”
Pengamat politik muda yang brilyan, Bonny Hargens mengatakan, etika demokrasi mengharamkan politik uang. Menggunakan uang sebagai alat menggiring persepsi publik, merusak sendi demokrasi, mencemari nurani publik, menghalalkan segala cara untuk kekuasaan yang sesungguhnya hanya sementara.
“Peranan elit politik untuk mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi, sangat besar. Laksana seniman, mereka berjalan di depan sembari memegang obor, masyarakat mengikuti dari belakang. Maka kalau para elit politik juga menggunakan politik uang yang artinya sama dengan politik kotor, sungguh menyedihkan,” kata Bonny kepada Kabar Kobar.
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Muchtar Sidang mengatakan, jika bukti dan saksi cukup memadai, maka hasil Pilkada bisa dibatalkan. Jika ditemukan praktik politik uang, maka Panwas harus melimpahkan masalah kepada Kepolisian setempat. “Praktik politik uang merusak demokrasi, mari kita hindari bersama,” kata Muchtar Sindang kepada Kabar Kobar.
Muchtar menegaskan, jika masyarakat menemukan bukti dan saksi, jangan segan-segan melapor ke Panwas. Demi Pemilu Kada yang sehat, masyarakat harus peduli atas praktis semua kandidat. “Kalau masyarakat sendiri tidak mau tahu apakah ada politik uang atau tidak, berarti apatis. Pokoknya politik uang harus dihindari,” ujarnya.
Kompetisi Sehat
Bonny mengatakan, para kandidat haruslah berkompetisi secara sehat. Mengajak publik memilih dirinya, dengan membentangkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan jika publik memberi kepercayaan. Namun jika kandidat menempuh cara yang tidak sehat, kekuasaan mungkin bisa diraih, tetapi nurani publik sudah terluka.
“Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Maka sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, akan selalu ada koreksi, entah koreksi dari manusia atau dari Tuhan,” ujar Bonny. “Pemuka-pemuka masyarakat harus meyakinkan lingkungan agar bersama-sama memusuhi politik uang,” tambah Muchar Sindang.
Denny JA mengakui, kemampuan teknologi komunikasi dalam merubah atau mengarahkan persepsi publik, merupakan sisi negatif demokrasi. Orang memilih berdasarkan persepsi, namun sayangnya, persepsi bisa dibelokkan. “Tentu saja kita semua harus mengharamkan politik uang,” ujar Denny JA dalam diskusi yang diadakan Seven Strategic Studies (7SS).
0 komentar: