PANGKALAN BUN – Bagaimana wujud sekolah gratis hingga SLA yang dilaksanakan Bupati Ujang Iskandar sejak tahun 2006? Caranya adalah dengan memberi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp 50.000 per siswa per bulan untuk SLA (SMU/MA, SMK), dan Rp 10.000 per siswa per bulan untuk SMP/MTs.

Tak berhenti hanya di situ, Pemda Kobar juga memberi insentif kepada semua guru yang ada di Kobar. “Insentif bagi guru SD, Rp 100 per bulan,” ungkap Bupati. Kalau dijumlah, BOP yang disediakan Pemda Rp 600 ribu per siswa per tahun untuk SLA, Rp 120 ribu per siswa per tahun untuk SMP/MTs.

Gagasan sekolah gratis hingga SLA adalah program wajib belajar yang baru 9 tahun (hingga SMP). Untuk mempercepat kemajuan Kobar, wajib belajar perlu ditambah menjadi 12 tahun (SLA). ”Untuk menjadi petani pun, pola pikir yang sudah lulus SLA akan lebih kaya, berpikir lebih sistematis,” ujar Bupati.

Untuk memujudkan pendidikan gratis, tahun 2007 Pemda Kobar mengeluarkan bantuan sebesar Rp 4,962 miliar. Tahun 2008 menjadi Rp 5,416 miliar, lalu tahun 2009 menjadi Rp 5,553 miliar. Meningkat setiap tahun. Kalau Pemda berhasil meningkatkan pendapatan, BOP pun akan ditingkatkan.

Bank Perkreditan

Bupati Ujang juga memperluas akses masyarakat dalam perekonomian, melalui pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera (MS). Ujang diilhami tokoh pemenang Nobel 2006 dari Bangladesh, Muhammad Yunus (66). Dengan mendirikan Grameen Bank, Muhammad Yunus membantu banyak rakyat bawah.

Selama ini, salah kesulitan masyarakat bawah untuk memiliki sumber daya ekonomi yang lebih luas, adalah kesulitan modal. Kalau meminjam uang ke bank umum komersial, agunan tidak signifikan. Dengan adanya BPR yang bisa menerima agunan secukupnya, kesempatan bagi masyarakat bawah tetap terbuka.

“Kepemilikan modal sesuai skala masing-masing, adalah mutlak. Dengan adanya BPR, rakyat bisa meminjam uang dengan bunga yang wajar, tidak lagi bunga tinggi,” kata Bupati. Diharapkan, perlahan namun pasti, masyarakat yang bisa memanfaatkan BPR akan semakin luas.

Ujang mengatakan, faktor penunjang supaya masyarakat bisa memanfaatkan BPR, antara lain adalah dengan kelancaran pembuatan sertifikat hak milik (SHM), oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk memujudkan hal ini, Pemda sudah berkoordinasi dengan BPN, agar pembuatan SHM dilancarkan dan biaya ditekan. Selain barang bergerak (kendaraan bermotor), agunan ke BPR adalah SHM.

Pembukaan akses pada pendidikan hingga SLA yang sudah diterobos dengan bantuan BOP, ditambah akses ekonomi melalui pinjaman uang dari BPR, diharapkan mengurangi keterbatasan masyarakat. Perdagangan akan semakin lancar, petani akan memperoleh harga jual komoditas yang lebih baik.